TVRINews, Medan
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
Kolaborasi tersebut mencakup penataan kawasan permukiman, penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, hingga pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak bencana.
Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengatakan kebutuhan hunian layak di Sumatera Utara masih cukup besar. Karena itu, program pemerintah pusat perlu didukung melalui koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah.
“Kami tentu berharap besar program ini bisa terealisasi sepenuhnya di Sumut karena kebutuhan hunian dan penataan kawasan di daerah kami benar-benar perlu dilakukan secepatnya,” ujar Bobby saat menerima audiensi Kementerian PKP di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan, Jumat, 19 September 2026.
Pada 2026, Kementerian PKP menyiapkan delapan program utama bidang perumahan dan kawasan permukiman di Sumatera Utara. Program tersebut meliputi bedah rumah, rumah susun, penanganan kawasan kumuh, sanitasi, prasarana, sarana dan utilitas umum atau PSU, hunian tetap pascabencana, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP, serta Kredit Program Perumahan atau KPP.
Bobby menilai pelaksanaan berbagai program tersebut membutuhkan komunikasi yang intensif antara pemerintah pusat dan daerah. Keterlibatan pemangku kepentingan, termasuk asosiasi pengembang, juga dinilai penting untuk mencari solusi atas persoalan perumahan di lapangan.
“Banyak tantangan tentunya dalam menyediakan hunian dan penataan kawasan. Kita perlu komunikasi dan sinergi yang kuat, mencari solusi bersama. Saya harap komunikasi kita bisa lebih intens lagi untuk menyelesaikan persoalan yang kita hadapi untuk mewujudkan hunian layak ke masyarakat,” kata Bobby.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pertanahan dan Tata Ruang Kementerian PKP Teddy Paul H. Siagian menyebut pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp1,5 triliun untuk mendukung berbagai program perumahan dan kawasan permukiman di Sumatera Utara pada 2026.
Menurut Teddy, anggaran tersebut diharapkan dapat mendukung penataan kawasan sekaligus mempertemukan kebutuhan hunian masyarakat dengan ketersediaan rumah.
“Tentunya harapan kami, harapan kita bersama program-program di tahun 2026 ini bisa kita lakukan bersama-sama. Tujuan utamanya adalah penataan kawasan dan juga memenuhi supply and demand hunian,” ujar Teddy.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Balai P3KP Sumut Rizaldi Andi Atjo, Kepala Satker PKP Sumut Heri Sukarmanto, Direktur Utama Bank Sumut Heru Mardiansyah, Pj Sekda Sumut Timur Tumanggor, Ketua Apersi Sumut HM Yulius, serta Ketua REI Sumut Rakutta Karo-karo.
Pemprov Sumut dan Kementerian PKP selanjutnya akan memperkuat koordinasi agar pelaksanaan program perumahan dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan kondisi kawasan di Sumatera Utara.
