TVRINews, Tapanuli Utara
Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon meninjau perkembangan realisasi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Minggu, 18 Oktober 2026. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya mengevaluasi pengelolaan anggaran serta sinkronisasi program strategis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk penanganan dampak bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut pada November 2025 lalu.
Tiba di Bandara Raja Sisingamangaraja XII, Silangit, Wamenhan disambut oleh Wakil Bupati Tapanuli Utara, Deni Parlindungan Lumbantoruan, dan Dandim 0210/TU Letkol Arm. Kiky Hardian. Dalam kunjungan tersebut, Wamenhan didampingi sejumlah staf dari Kementerian Pertahanan RI untuk menerima pemaparan mengenai pengelolaan anggaran, perkembangan realisasi TKD, serta pelaksanaan berbagai program strategis yang berkaitan dengan tata kelola keuangan pusat dan daerah.
Dalam pertemuan itu, Wakil Bupati Tapanuli Utara menyampaikan sejumlah progres penanggulangan bencana hidrometeorologi yang telah dilaksanakan pemerintah daerah. Pemaparan mencakup perkembangan upaya pemulihan pascabencana, seperti pembangunan hunian tetap (huntap) di Kecamatan Adiankoting, serta penanganan berbagai sektor dalam upaya pemulihan pascabencana yang membutuhkan koordinasi lintas sektor, dukungan pemerintah pusat, serta pengelolaan anggaran yang terarah sesuai kebutuhan masyarakat terdampak.
Selain itu, dalam evaluasi tersebut, Jenderal TNI Richard menekankan pentingnya penyajian data yang akurat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, data realisasi anggaran dan perkembangan program di lapangan diperlukan agar proses evaluasi antara pemerintah pusat dan daerah berjalan selaras, sekaligus memastikan pelaksanaan program sesuai dengan perencanaan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara diharapkan terus memperkuat koordinasi dan pelaporan perkembangan program, khususnya yang berkaitan dengan pemulihan infrastruktur dan pelayanan masyarakat pascabencana.
Melalui sinkronisasi data, evaluasi berkala, serta pelaksanaan program strategis, diharapkan upaya pemulihan dan pembangunan daerah dapat berjalan semakin efektif, transparan, dan tepat sasaran.
