TVRINews, Tapanuli Utara
Komisi VII DPR RI mendorong semakin banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Tapanuli Utara mendapatkan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari pihak perbankan. Hal tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke Kabupaten Tapanuli Utara, Kamis, 3 September 2026, bersama sejumlah anggota Komisi VII DPR RI dan perwakilan kementerian terkait.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi VII DPR RI yang diketuai oleh Saleh Partaonan Daulay, didampingi Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga, menilai akses pembiayaan menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan dan pengembangan UMKM di daerah.
Melalui penyaluran KUR, pelaku UMKM diharapkan memiliki tambahan modal untuk mengembangkan usaha, meningkatkan produksi, memperluas pemasaran, serta membuka peluang usaha dan lapangan kerja.
Komisi VII DPR RI juga mendorong pemerintah dan pihak perbankan agar terus melakukan pendampingan serta mempermudah akses pembiayaan bagi pelaku UMKM yang memenuhi persyaratan.
Hal tersebut dinilai penting mengingat masih minimnya sosialisasi, terutama dari bank swasta yang menjadi penyalur KUR di Kabupaten Tapanuli Utara, kepada para pelaku UMKM dan masyarakat.
Pemkab Taput Didorong Perkuat Koordinasi
Sementara itu, Bupati Tapanuli Utara JTP Hutabarat mengatakan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui kolaborasi berbagai pihak serta dorongan dari Komisi VII DPR RI diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan lembaga penyalur KUR.
Dengan demikian, program tersebut semakin tepat sasaran dan dapat menjangkau lebih banyak pelaku UMKM.
Dengan semakin luasnya akses permodalan, UMKM diharapkan mampu berkembang dan menjadi salah satu penggerak perekonomian masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara, ujar JTP Hutabarat.
Minim Sosialisasi Penyaluran KUR
Sementara itu, dalam sesi tanya jawab antara Komisi VII DPR RI dan penerima KUR, hanya dihadirkan 13 nasabah penerima KUR dari Bank Sumut tanpa menghadirkan bank penyalur KUR lainnya dengan bunga 0 persen.
Ketua Komisi VII DPR RI mendalami berbagai kendala masyarakat dalam mengakses KUR, mulai dari persyaratan administrasi, literasi keuangan, kelayakan usaha, hingga proses pengajuan dan penyaluran pembiayaan.
Minimnya sosialisasi dari pihak bank swasta untuk menyampaikan program tersebut kepada masyarakat juga menjadi perhatian. Hingga saat ini, ratusan miliar rupiah dana masih parkir dan belum tersalurkan kepada masyarakat dari Bank Sumut, sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Koperindag Taput, Agus Sinaga.
Dalam pertemuan itu juga dibahas peran pemerintah daerah dan kementerian terkait dalam melakukan sosialisasi, pembinaan, pendampingan, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha agar pembiayaan KUR dapat diakses dan dimanfaatkan secara produktif.
Selain itu, Komisi VII DPR RI menegaskan perlunya evaluasi kinerja Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dalam penyaluran KUR, termasuk mekanisme verifikasi, mitigasi risiko, kualitas kredit, serta pelayanan kepada calon debitur dan penerima manfaat yang masih sangat minim yang disalurkan oleh Bank Swasta.
Kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI selama tiga hari, mulai 3 hingga 5 September 2026, pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, dipimpin Saleh Partaonan Daulay.
Kegiatan tersebut turut didampingi Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga dan sejumlah anggota Komisi VII DPR RI dari berbagai fraksi di parlemen.
Di antaranya Bane Raja Manalu, Novita Hardini, T. Zulkarnaini Ampon Bang, Andhika Satya Wasisto, Bambang Haryo Soekartono, dan Jamal Mirdad.
Kemudian Arjuna Sakir, Kaisar Abu Hanifah, Izzuddin Alqassam Kasuba, dan Rusda Mahmud.
