TVRINews, Sumatera Utara
Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Surya meminta percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana diiringi penyediaan infrastruktur pendukung dan fasilitas umum. Menurutnya, pemulihan pascabencana tidak cukup hanya dengan membangun rumah, tetapi juga harus memastikan tersedianya akses jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, listrik, dan fasilitas dasar lainnya.
Hal tersebut disampaikan Surya dalam rapat monitoring dan evaluasi percepatan pembangunan huntap pascabencana 2025 di Sumatera bersama Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta perwakilan Provinsi Aceh dan Sumatera Barat di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat, 9 Oktober 2026.
"Membangun kembali rumah berarti membangun kembali tempat masyarakat memulai kehidupannya, memulihkan rasa aman, serta mengembalikan harapan untuk menata masa depan. Karena itu, kita membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga, hingga lembaga kemanusiaan," ujar Surya, Jumat, 9 Oktober 2026.
Surya menegaskan, percepatan pembangunan huntap harus didukung kesiapan lahan, kejelasan status hukum, kesesuaian tata ruang, serta jaminan keamanan lokasi dari potensi bencana berulang. Pemerintah kabupaten/kota diminta memastikan seluruh persyaratan tersebut terpenuhi agar pembangunan dapat berjalan optimal.
Selain itu, setiap hunian harus memenuhi standar keselamatan dan dilengkapi infrastruktur dasar, seperti akses air bersih, sanitasi, listrik, drainase, serta fasilitas pelayanan masyarakat.
"Data penerima manfaat wajib diverifikasi dan divalidasi agar bantuan tepat sasaran dan terpantau secara berkala," katanya.
1.995 Unit Huntap Dibangun di Sumut oleh Tzu Chi dan Posko Bencana
Surya menjelaskan, pembangunan huntap di Sumut melibatkan sejumlah pihak. Yayasan Buddha Tzu Chi telah membangun 1.103 unit yang tersebar di lima kabupaten/kota, yakni Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 441 unit, Kota Padangsidimpuan 241 unit, Kota Sibolga 200 unit, Kabupaten Tapanuli Tengah 182 unit, dan Kabupaten Tapanuli Utara 103 unit.
Sementara itu, Posko Bencana Provinsi Sumut telah membangun 100 unit huntap. Adapun Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menangani pembangunan sebanyak 792 unit.
Surya mengakui, kesiapan lahan dan kejelasan status kepemilikannya masih menjadi salah satu tantangan utama dalam mempercepat pembangunan huntap di Sumut. Karena itu, koordinasi lintas sektor diperlukan untuk menyelesaikan berbagai kendala di lapangan.
Target Pemulihan Pascabencana Dipercepat Menjadi Dua Tahun
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan, Sarana, dan Prasarana Permukiman Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Ronny Hutahaean, menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat target waktu pemulihan pascabencana.
"Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto pada Mei 2026 lalu, target pembangunan huntap dipercepat menjadi 2 tahun dari rencana awal 3 tahun. Arahan ini menuntut percepatan penyelarasan alokasi anggaran, material, hingga kapasitas pelaksana di lapangan," ungkap Ronny.
Berdasarkan data Posko Nasional Satgas PRRP, lebih dari 184.000 rumah mengalami kerusakan di tiga provinsi terdampak bencana, yakni Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat.
Dari target pembangunan 57.027 unit huntap, sebanyak 2.085 unit telah rampung hingga awal Oktober 2026. Sementara itu, 1.882 unit lainnya masih dalam tahap konstruksi.
Selain pembangunan huntap di lokasi baru, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turut mengawal penanganan 27.809 unit huntap dengan skema in situ, yakni pembangunan hunian di lokasi semula.
Percepatan Lahan, Material, dan Pelibatan Tenaga Kerja Lokal
Untuk meningkatkan efisiensi pembangunan, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menekankan pentingnya mempercepat kepastian lahan serta validasi data penerima manfaat.
Perencanaan rantai pasok material juga perlu diperkuat, termasuk melalui penerapan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA). Selain itu, pelibatan tenaga kerja lokal dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diharapkan dapat mendorong perputaran ekonomi daerah selama proses pemulihan berlangsung.
Pembangunan hunian juga perlu dilakukan secara paralel dengan penyediaan layanan dasar agar masyarakat tidak hanya memperoleh tempat tinggal yang layak, tetapi juga dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan produktif.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri pejabat Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, perwakilan Kantor Staf Presiden (KSP), Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para bupati dan wali kota, serta kepala perangkat daerah dari Provinsi Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat, baik secara langsung maupun virtual.
